Belakangan ini, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlihat semakin intensif muncul ke publik. Mulai dari orasi ilmiah di berbagai kampus ternama seperti IPB, ITS, hingga ITB, SBY tampak membawa pesan-pesan strategis. Namun, salah satu momen yang paling menarik perhatian adalah pidatonya dalam acara Habibie Democracy Forum pada 19 November 2025 lalu.
Meski tidak terlalu viral di media sosial, pidato tersebut memuat poin-poin krusial tentang peta geopolitik dunia dan nasib demokrasi Indonesia. Apa sebenarnya kegelisahan SBY, dan apakah analisis beliau sudah menyentuh akar permasalahan? Mari kita bedah lebih dalam.
Kegelisahan SBY: Demokrasi yang Mundur (Backsliding)
Dalam pidatonya, SBY menyoroti fenomena global yang ia sebut sebagai democracy backsliding atau kemunduran demokrasi. Setelah 10 tahun berada di luar lingkar kekuasaan, SBY tampaknya merenungkan kondisi dunia yang semakin tidak stabil.
Ia melihat adanya "tantangan internal" dalam demokrasi. Demokrasi hari ini dianggap gaduh, berisik, dan menyebabkan instabilitas. Contoh nyata terlihat dari polarisasi di Amerika Serikat antara Demokrat dan Republik, hingga kegaduhan politik di Indonesia pasca-Pilpres yang tak kunjung usai. Bagi investor, kegaduhan ini adalah "racun" yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
SBY memetakan rivalitas global ini ke dalam dua kutub besar:
Amerika Serikat: Mewakili demokrasi liberal dengan ekonomi kapitalisme berbasis Washington Consensus. Prinsipnya adalah government stay out (pemerintah hanya regulator).
Tiongkok (Cina): Mewakili otoritarianisme dengan ekonomi State Capitalism (Sosialis Pasar). Prinsipnya pragmatis ala Deng Xiaoping: "Tidak peduli kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus." Artinya, tidak peduli sistemnya otoriter atau demokratis, yang penting ekonomi tumbuh tinggi.
Kekhawatiran terbesar SBY adalah Indonesia tergoda untuk kembali ke nostalgia otoritarianisme demi mengejar pertumbuhan ekonomi, mengingat demokrasi saat ini dianggap lambat dan memecah belah. Namun, SBY tetap percaya bahwa sistem otoriter—sebaik apapun itu—masih lebih buruk daripada demokrasi yang buruk sekalipun (authoritarianism system might be a little bit better than a bad democracy).
Kritik Mendasar: Jebakan Ideologi Kapitalisme
Meskipun analisis geopolitik SBY dinilai akurat dalam membaca tren global, ada satu hal yang luput dari sorotan: Akar masalahnya bukan sekadar pilihan politik (Demokrasi vs Otoriter), melainkan Ideologi Ekonomi.
Jika dibedah, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok sejatinya berdiri di atas pondasi ekonomi yang sama: Kapitalisme.
Amerika menggunakan Kapitalisme Neoliberal.
Tiongkok menggunakan State Capitalism (Kapitalisme Negara).
Kedua varian kapitalisme ini memiliki cacat bawaan yang sama:
Kesenjangan Sosial: Fokus pada pertumbuhan (PDB) membuat kekayaan menumpuk pada pemilik modal (kapitalis), sementara pemerataan terabaikan.
Kerusakan Lingkungan: Eksploitasi sumber daya alam dilakukan demi profit tanpa mempedulikan keberlanjutan (sustainability). Konsep Green Economy yang didengungkan Barat seringkali hanya menjadi greenwashing (pencitraan) semata, seperti praktik jual beli karbon yang tidak menghentikan polusi.
Krisis Keuangan Berulang: Sistem uang kertas (fiat money) dan dominasi sektor non-riil (pasar saham, spekulasi) menciptakan gelembung ekonomi (bubble economy) yang rentan pecah kapan saja.
Jadi, memilih antara demokrasi atau otoritarianisme dalam kerangka kapitalisme ibarat memilih dua sisi mata uang yang sama. Keduanya tetap melahirkan ketidakadilan dan kerusakan.
Proposal Baru: Syariah dan Khilafah
Jika demokrasi liberal maupun otoritarianisme kapitalis bukan jawaban, lantas apa solusinya? Di tengah kebuntuan ini, muncul sebuah gagasan alternatif yang layak didudukkan dalam ruang diskusi intelektual: Penerapan Syariah Islam secara Kaffah.
Bukan sekadar romansa masa lalu, Syariah Islam menawarkan sistem ekonomi dan politik yang secara fundamental berbeda dari kapitalisme:
1. Sistem Moneter Berbasis Emas dan Perak Islam menolak fiat money yang rawan inflasi. Dengan kembali ke Dinar (emas) dan Dirham (perak), mata uang memiliki nilai intrinsik yang riil. Ini akan menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga, dan menghapus hegemoni Dolar yang manipulatif.
2. Penghapusan Sektor Non-Riil Ekonomi Islam mengharamkan riba dan perjudian (spekulasi pasar modal). Uang murni berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas yang diperjualbelikan. Seluruh modal akan diarahkan ke sektor riil (produksi barang dan jasa), sehingga roda ekonomi berputar nyata dan sehat.
3. Sistem Kepemilikan yang Adil Berbeda dengan kapitalisme yang memprivatisasi segalanya, Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: Kepemilikan Individu, Negara, dan Umum. Sumber daya alam yang melimpah (tambang, migas, hutan) adalah Kepemilikan Umum. Haram hukumnya diserahkan ke swasta/asing. Negara wajib mengelolanya dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
4. Jaminan Kebutuhan Pokok Politik ekonomi Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan). Negara bertanggung jawab menjamin hal ini bagi seluruh warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim.
Tentu, sistem ekonomi yang agung ini membutuhkan wadah politik pelaksananya. Wadah tersebut dalam khazanah Islam dikenal sebagai Khilafah.
Penutup
Pidato SBY di Habibie Democracy Forum adalah pemantik diskusi yang baik. Namun, bangsa ini tidak boleh terjebak dalam dikotomi semu antara demokrasi atau otoritarianisme. Kita membutuhkan visi baru yang melampaui keduanya.
Proposal Syariah dan Khilafah bukanlah ancaman, melainkan tawaran solusi logis untuk mengakhiri dominasi kapitalisme yang merusak. Mungkin sudah saatnya para tokoh bangsa, termasuk Pak SBY, untuk duduk bersama dan mendiskusikan gagasan ini demi Indonesia yang lebih baik, berkah, dan berdaulat.
Komentar