.jpeg)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah korban tewas dalam insiden tersebut mencapai 1.400 orang, di mana sebagian besar korban jatuh akibat tembakan dari pasukan keamanan.
Proses peradilan terhadap Hasina dilakukan secara in absentia, yang berarti ia tidak hadir dalam persidangan tersebut. Hal ini dikarenakan Hasina kini berada di India, tempat ia melarikan diri setelah dipaksa mundur dari kekuasaannya. Menanggapi vonis ini, dalam sebuah email kepada BBC pekan lalu, Hasina menyebut persidangan in absentia-nya sebagai sebuah "komedi" yang diselenggarakan oleh pengadilan boneka yang dikendalikan oleh lawan politiknya.
Rekam Jejak Politik: Dari Ikon Demokrasi Menjadi Otoriter
Untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi, kita perlu melihat rekam jejak Sheikh Hasina. Ia tercatat sebagai Perdana Menteri terlama dalam sejarah Bangladesh. Pada awalnya, Hasina dikenal sebagai ikon pro-demokrasi ketika bergabung dengan partai-partai politik lain untuk menentang pemerintahan militer pada tahun 1980-an.
Ia pertama kali terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 1996. Namun, periode keduanya yang dimulai pada tahun 2009 menjadi sangat kontroversial. Masa pemerintahan ini diwarnai dengan berbagai tuduhan serius, mulai dari pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, hingga penindasan terhadap oposisi. Situasi inilah yang menandai perubahan dramatis bagi seorang pemimpin yang dahulunya pernah berjuang untuk demokrasi multipartai.
Terkait kerusuhan terakhir, Hasina menyebut jatuhnya korban jiwa selama demonstrasi anti-pemerintah tahun lalu sebagai sebuah tragedi. Namun, ia secara tegas membantah telah memerintahkan pasukan keamanan untuk menembak para demonstran secara pribadi. Beberapa minggu sebelum ia melarikan diri, mahasiswa Bangladesh sempat membakar stasiun televisi milik negara selama protes berlangsung.
Latar belakang keluarga Hasina juga tidak lepas dari sejarah berdarah. Ayahnya, Sheikh Mujibur Rahman, adalah pemimpin kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971 dan merupakan presiden pertama negara tersebut. Ayahnya dibunuh bersama sebagian besar anggota keluarganya pada tahun 1975. Hanya Hasina dan adik perempuannya, Sheikh Rehana, yang selamat karena mereka sedang berada di luar negeri saat peristiwa itu terjadi.
Pemicu Protes 2024: Sistem Kuota dan Nepotisme
Pemicu utama protes besar-besaran di Bangladesh pada tahun 2024 adalah kemarahan kalangan anak muda terhadap cara pemerintah mendistribusikan lapangan pekerjaan. Sejak perang kemerdekaan tahun 1971, Bangladesh selalu menyisihkan 30% dari semua posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk veteran perang dan, yang lebih krusial, keturunan mereka.
Pada tahun 2024, ribuan pekerjaan diberikan kepada orang-orang berdasarkan garis keturunan daripada prestasi. Dalam praktiknya, mereka yang mendapatkan posisi tersebut seringkali merupakan pendukung Sheikh Hasina dan partainya, Liga Awami. Bagi mahasiswa dan lulusan muda yang menghadapi tingkat pengangguran sangat tinggi, sistem kuota ini dianggap sebagai tanda nepotisme di kalangan elit Bangladesh, bukan sebagai penghargaan atas patriotisme.
Sejak pemerintah interim mengambil alih, sistem kuota telah dikurangi secara signifikan. Kini, hanya 5% dari jabatan pemerintah yang dialokasikan kepada keturunan veteran perang.
Tantangan Ekonomi di Bawah Pemerintahan Baru
Pemimpin baru Bangladesh, Muhammad Yunus, telah sedikit menstabilkan ekonomi dengan meningkatkan cadangan devisa negara dan berhasil memperoleh pinjaman vital dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Meskipun demikian, Bangladesh—sebagai salah satu produsen pakaian terbesar di dunia—membutuhkan lebih banyak investasi asing untuk memperbaiki ekonominya yang rapuh. Hal ini sulit terwujud selama kekerasan dan ketidakstabilan politik terus berlanjut di negara tersebut.
Pandangan Ideologis: Akar Masalah dan Solusi
Poin ketiga yang perlu dicermati ditujukan kepada para penguasa Muslim, khususnya penguasa Bangladesh saat ini. Hukuman mati terhadap Hasina dinilai tidak akan mengubah kondisi fundamental Bangladesh. Saat ini, negara yang berpenduduk sekitar 170 juta jiwa dengan mayoritas Muslim tersebut masih diatur menggunakan hukum sekuler demokrasi kapitalistik yang merujuk pada hukum-hukum Inggris.
Kondisi Bangladesh diyakini baru akan berubah manakala Islam diterapkan secara kaffah (menyeluruh) untuk kebaikan negeri, sebagaimana Islam telah mengatur wilayah tersebut di masa-masa sebelumnya.
Hal inilah yang diserukan oleh Hizbut Tahrir wilayah Bangladesh, sebuah partai politik Islam ideologis yang dibubarkan oleh mantan Perdana Menteri Hasina pada tahun 2009. Pembubaran tersebut dilakukan karena partai ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan publik berdasarkan undang-undang antiterorisme.
Komentar