Langkah Cepat Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto disebut sengaja mempercepat penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Langkah ini dinilai diambil agar tidak merusak citra pemerintahannya di akhir masa jabatan nanti, mengingat di awal kepemimpinannya, sokongan kekuasaan dari partai politik masih bisa dikendalikan.
Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti Senior Populi Center, Afri Madona, memaparkan bahwa penganugerahan Soeharto sebagai pahlawan nasional sebetulnya berkelindan dengan persepsi di kalangan mayoritas masyarakat kelas bawah. Kelompok ini memandang positif sosok Soeharto serta rezim militer otoriter Orde Baru. Mereka menganggap Soeharto dan Orde Baru identik dengan pemimpin yang kuat, memiliki pemerintahan yang stabil, dan mampu menciptakan inflasi yang rendah.
Namun, pertanyaan besar muncul: Apakah gelar pahlawan untuk Soeharto ini adalah bentuk penghormatan sejarah, atau justru legitimasi kekuasaan masa lalu? Bagaimana pula sikap pemerintah terhadap dugaan pelanggaran HAM di era Orde Baru, dan apakah ini menjadi awal penulisan ulang sejarah demi kepentingan politik?
Untuk membedah persoalan ini, Direktur Pamong Institute, Bung Rocky, memberikan analisis mendalam mengenai dinamika di balik keputusan tersebut.
Faktor Kekerabatan dan Legitimasi Politik
Menanggapi penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto—bersamaan dengan tokoh lain seperti Gus Dur dan Marsinah—Bung Rocky menilai pro dan kontra adalah hal yang wajar. Namun, publik perlu melihat apa yang ada di balik keputusan cepat Presiden Prabowo ini.
Menurutnya, keputusan ini tidak jauh dari perspektif kekerabatan dan kedekatan keluarga. Sesama anak negeri memang memiliki tautan kekeluargaan, namun diperlukan standar nilai untuk menentukan kepahlawanan secara objektif, bukan sekadar unsur subjektif atau politis. Terdapat tiga faktor utama dalam argumen publik: legalitas, perbandingan rezim, dan faktor politis.
Membandingkan Rezim: "Enak Zamanku To?"
Salah satu alasan kuat di balik penerimaan publik adalah perbandingan antara rezim hari ini (Jokowi dan Prabowo) dengan rezim sebelumnya. Jika dibandingkan dengan masa Soeharto yang memiliki stabilitas politik tinggi melalui pendekatan keamanan (security approach) dan kesejahteraan (prosperity approach), masyarakat sering kali merasa masa lalu lebih baik.
Meskipun di masa Soeharto terdapat otoritarianisme dan pembungkaman aspirasi, pertumbuhan ekonomi tercatat tinggi. Ironisnya, kondisi hari ini dinilai tidak jauh berbeda, bahkan dalam beberapa aspek dianggap lebih buruk. Bung Rocky mencontohkan fenomena gambar Soeharto di belakang truk dengan slogan "Piye kabare, penak zamanku to?" sebagai sindiran nyata bahwa rakyat merasa era reformasi saat ini justru melahirkan kerusakan yang lebih parah, termasuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang makin menggila melebihi masa Orde Baru.
Penulisan Ulang Sejarah dan Posisi Umat Islam
Pemberian gelar ini juga dilihat sebagai upaya rezim saat ini untuk mendapatkan legalitas dan "melupakan" sejarah masa lalu yang kontroversial. Ada kesan ingin mengambil image atau opini yang mirip dengan Orde Baru. Bung Rocky menyoroti nasib umat Islam dalam lintasan sejarah rezim.
Di masa Orde Lama, umat Islam dibungkam (pembubaran Masyumi). Di masa Orde Baru, meski represif, di akhir kekuasaannya Soeharto mulai memberikan ruang (berdirinya ICMI). Namun, menurut analisis Rocky, puncak kebencian dan upaya memecah belah umat Islam justru terjadi di era rezim Jokowi (sebelum Prabowo), di mana ormas seperti HTI dan FPI dibubarkan.
Rezim Prabowo tampaknya ingin menulis ulang narasi tersebut untuk mengurangi polarisasi, seolah ingin menetralkan dampak buruk perpecahan bangsa selama 10 tahun terakhir. Namun, legitimasi terhadap tokoh Orde Baru sebagai pahlawan nasional tetap menjadi sinyal bahwa negara mengakui jasa rezim tersebut, meskipun memiliki catatan kelam pelanggaran HAM—yang notabene juga masih terjadi di era reformasi ini.
Peran Media dan Narasi "Positif" Orde Baru
Saat ini, terdapat narasi dominan di media yang menyoroti sisi positif Soeharto, terutama dalam kontribusi pembangunan. Hal ini unik, mengingat di masa Orde Baru media justru banyak ditekan dan dibredel.
Menurut Bung Rocky, media hari ini memberikan legitimasi positif karena faktanya data ekonomi di masa Orde Baru memang lebih stabil dibandingkan hari ini: nilai mata uang lebih baik dan daya beli masyarakat lebih tinggi. Selain itu, karena Indonesia semakin kapitalistik dan sekuler, media cenderung membandingkan rezim hari ini dengan rezim reformasi sebelumnya (Jokowi), yang hasilnya membuat Orde Baru terlihat "lebih baik".
Media tidak membandingkan hingga ke masa kesultanan atau kekhilafahan Islam yang pernah memberikan kesejahteraan. Mereka hanya membandingkan apple-to-apple dengan rezim sekuler sebelumnya, sehingga kesimpulannya Orde Baru memiliki nilai positif.
Bahaya Kembalinya Pola Lama
Kekhawatiran terbesar adalah jika negara sedang menulis ulang sejarah demi kepentingan politik jangka pendek. Jika kesalahan masa lalu (represif dan otoriter) dianggap "bagus" hanya karena pertumbuhan ekonomi tinggi, maka pola tersebut berpotensi diulangi.
Ada indikasi pemerintahan Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik melalui kompromi tingkat tinggi. Harga dari kompromi ini sangat mahal, terlihat dari pembentukan kabinet yang sangat gemuk ("obesitas") untuk mengakomodasi kepentingan partai politik, bukan diisi oleh kaum profesional murni.
Pendekatan yang digunakan tampaknya masih berbasis pada ideologi kapitalisme, dan mungkin sedikit campuran lain, namun minim pendekatan berbasis ideologi Islam. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto memberikan legitimasi bahwa "cara Orde Baru" itu baik. Hal ini menjadi catatan kritis agar bangsa ini tidak mengulangi sejarah kelam dengan pendekatan keamanan ketat dan sistem ekonomi kapitalistik yang menjauhkan dari nilai-nilai keberkahan.
Penganugerahan gelar pahlawan nasional ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah pernyataan politik yang membuka cakrawala baru tentang bagaimana sejarah bangsa sedang ditulis ulang oleh penguasa saat ini.
Komentar