Di tengah sorotan tajam terhadap bencana banjir di Sumatera yang disinyalir akibat alih fungsi lahan, Presiden Prabowo Subianto justru mengumumkan rencana besar untuk memperluas perkebunan kelapa sawit di Papua. Langkah ini diklaim sebagai upaya mewujudkan swasembada energi di setiap daerah.
Pernyataan yang disampaikan pada Selasa, 16 Desember tersebut seketika memicu polemik. Aktivis lingkungan dan koalisi masyarakat adat menilai kebijakan ini tidak peka terhadap krisis iklim dan nasib masyarakat lokal. Benarkah ekspansi ini solusi energi, atau justru bom waktu bagi hutan hujan tropis terakhir Indonesia?
Kritik Tajam Walhi: "Tidak Punya Empati"
Rencana ekspansi sawit di Papua dinilai ironis mengingat bencana ekologis yang sedang melanda wilayah lain di Indonesia. Oli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, menyebut sikap Presiden yang tetap "ngebet" menanam sawit di tengah situasi bencana Sumatera sebagai sikap yang tidak memiliki empati.
Menurut Oli, pemerintah seharusnya belajar dari dampak buruk perubahan hutan menjadi kawasan ekstraktif seperti tambang dan sawit yang telah memperparah bencana banjir di tiga provinsi di Sumatera. Alih-alih melakukan pemulihan, pemerintah justru membuka keran deforestasi baru di Tanah Papua.
Dampak Sosial: Siklus Kemiskinan Baru bagi Masyarakat Adat
Dampak ekspansi sawit tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga struktur sosial masyarakat. Penelitian dosen Fakultas Hukum UGM, Almonika Cindi Fatikasari, mengungkapkan fakta mengkhawatirkan. Keberadaan perkebunan sawit dinilai mengubah kebiasaan masyarakat adat dan menciptakan siklus kemiskinan baru.
Dalam studinya tentang dampak perkebunan sawit seluas 14.000 hektar (setara seperempat luas DKI Jakarta) di Boven Digoel, ditemukan bahwa masyarakat adat justru terjerat dalam kesulitan ekonomi. Temuan ini telah dibukukan dengan judul "Masyarakat Adat dalam Jerat: Dampak Perkebunan Sawit di Merauke dan Boven Digoel Papua".
Data Mencengangkan: 94 Perusahaan Kuasai Jutaan Hektar
Penolakan keras juga datang dari Koalisi Masyarakat Adat dan Koalisi Sipil. Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante, membeberkan data bahwa saat ini sudah teridentifikasi 94 perusahaan sawit yang melakukan eksploitasi di Tanah Papua.
Fakta Penguasaan Lahan di Papua:
- Total Konsesi: 94 Perusahaan
- Luas Lahan: 1.332.032 hektar hutan Papua telah dibongkar
- Dampak Ikutan: Perampasan tanah adat, deforestasi, dan pelibatan aparat militer yang memicu tekanan fisik/psikis bagi warga sipil.
Greenpeace: Proyek Swasembada Pangan = Bencana Ekologi
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, menilai proyek Food Estate atau Swasembada Pangan dan Energi yang digagas Prabowo hanyalah "akal-akalan elit". Ia memperingatkan bahwa proyek ini sedang menyiapkan bencana ekologi bagi seluruh Tanah Papua.
Demi memenuhi ambisi ini, jutaan hektar hutan alam Papua terancam hilang untuk digantikan tanaman monokultur seperti padi, sawit, tebu, dan singkong. Riset Greenpeace secara konsisten menunjukkan korelasi kuat antara ekspansi sawit dengan deforestasi, degradasi lahan gambut, dan peningkatan emisi karbon Indonesia.
Ambang Batas Lingkungan Sudah Terlampaui?
Data dari Sawit Watch memberikan peringatan keras. Direktur Eksekutif Sawit Watch, Ahmad Surambo, menyebutkan bahwa luas perkebunan sawit di Papua pada tahun 2022 sudah sangat krusial dan hampir melampaui daya tampung lingkungan.
"Perhitungan ambang batas lingkungan sawit di Papua adalah 290.837 hektar. Sementara hingga tahun 2022, realisasinya sudah mencapai 290.659 hektar," ujar Ahmad Surambo.
Angka ini menunjukkan bahwa ekosistem Papua sudah berada di titik kritis. Penambahan lahan baru dikhawatirkan akan memicu kerusakan yang tidak dapat diperbaiki (irreversible).
Respon Presiden: "Sawit Itu Pohon, Menyerap Karbon"
Meskipun banjir kritik, Presiden Prabowo tetap pada pendiriannya. Dalam sebuah pernyataan pada 30 Desember 2024, sekitar dua bulan setelah pelantikannya, ia menepis kekhawatiran soal deforestasi.
"Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon kan? Benar enggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbon dioksida," ujar Prabowo membela kebijakannya.
Argumen ini tentu menjadi perdebatan sengit di kalangan ilmuwan lingkungan, mengingat fungsi ekologis hutan hujan tropis alami yang kompleks tidak bisa serta merta digantikan oleh tanaman monokultur sawit.
Komentar